 |
| Advokat Hanum |
Siber Crime News | Mojokerto,
Tekanan publik terhadap kebijakan parkir berlangganan di Kota Mojokerto kini mencapai titik serius. Melalui petisi yang diluncurkan di platform , Advokat Hanum (NR) secara terbuka mendesak Pemerintah Kota Mojokerto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang selama ini memicu polemik di tengah masyarakat.
Langkah ini tidak lagi sekadar kritik biasa. Petisi tersebut menjadi simbol meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sistem parkir berlangganan yang dinilai belum memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi warga.
Dalam petisinya, Hanum menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dianggap tidak boleh lagi diabaikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah praktik pungutan ganda yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah titik parkir, meskipun warga telah membayar parkir berlangganan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah publik: apakah sistem parkir berlangganan benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, atau justru membuka ruang persoalan baru dalam tata kelola pelayanan publik.
Tak hanya itu, sorotan juga diarahkan pada transparansi pengelolaan dana parkir yang disebut bernilai miliaran rupiah setiap tahun. Publik menilai hingga kini belum ada penjelasan yang cukup terbuka mengenai bagaimana dana tersebut dikelola serta sejauh mana manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Selain aspek transparansi, Hanum juga menyinggung persoalan perlindungan bagi pengguna layanan parkir. Hingga saat ini, kebijakan parkir berlangganan dinilai belum memberikan jaminan keamanan kendaraan seperti asuransi kehilangan maupun kerusakan kendaraan.
Di sisi lain, nasib juru parkir di lapangan juga ikut menjadi perhatian. Mereka disebut masih jauh dari standar kesejahteraan yang layak, meskipun sistem parkir berlangganan telah berjalan cukup lama.
Situasi ini membuat desakan evaluasi kebijakan semakin kuat. Banyak pihak menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah korektif sebelum polemik ini berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Suara masyarakat pun mulai terdengar semakin lantang.
Seperti celetukan khas arek Suroboyo yang kini ramai diperbincangkan warga:
“Rek, nek wes bayar parkir berlangganan kok isih ditarik maneh. Iki parkir opo pungutan dobel?”
Bagi sebagian warga, parkir berlangganan seharusnya menjadi solusi kemudahan. Namun jika di lapangan masih memunculkan pungutan tambahan dan kebingungan, maka evaluasi kebijakan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi.
Kini publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Mojokerto. Apakah aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi terbuka dan transparan, atau justru dibiarkan berlarut-larut hingga memicu gelombang kritik yang lebih besar.
Satu pesan yang kini menggema di tengah masyarakat:
“Kebijakan publik harus berpihak pada rakyat. Jika rakyat sudah bersuara, pemerintah wajib mendengar.”
Sumber : HN
