 |
| Armada DC Indomaret |
Siber Crime News| Sidoarjo
Tuku lontong balap nang pinggir dalan,
Sing cilik dicek, sing gede kok iso mlaku pelan.
Sidoarjo – Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU 54.612.08 kini tidak lagi sekadar persoalan pelanggaran biasa. Indikasi yang mengemuka mulai mengarah pada dugaan praktik terstruktur yang berpotensi melibatkan jaringan—yang oleh publik kerap disebut sebagai “mafia BBM”.
Pantauan lapangan pada 27 April 2026 pukul 18.05 WIB menunjukkan deretan kendaraan box operasional perusahaan ritel besar melakukan pengisian di jalur khusus subsidi. Aktivitas ini berlangsung terang-terangan, berulang, dan tanpa hambatan berarti.
Beberapa armada yang teridentifikasi di antaranya:
- W 8699 QI (kode SDA 916)
- SDA 019, SDA 020, SDA 642, SDA 803
Pola yang muncul menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana kendaraan operasional skala korporasi bisa secara konsisten mengakses BBM subsidi tanpa tersentuh pengawasan?
Di sinilah dugaan “permainan” mulai menguat.
Dalam praktik distribusi BBM subsidi, penggunaan barcode menjadi kunci kontrol. Namun jika barcode milik individu digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, maka muncul celah yang dapat dimanfaatkan secara sistematis. Celah ini, jika dibiarkan, bisa menjadi pintu masuk praktik terorganisir—mulai dari pengguna, oknum internal, hingga dugaan pembiaran di titik distribusi.
Praktisi hukum Hadi Subeno, S.H. menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas.
Pasal 55 UU Migas menyebutkan:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.”
Namun dalam konteks temuan ini, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran individu. Jika praktik dilakukan berulang, melibatkan banyak armada, dan berlangsung tanpa hambatan, maka muncul dugaan adanya sistem yang bekerja di belakangnya.
Dengan kata lain: ini bukan sekadar pelanggaran—ini berpotensi menjadi pola.
Dari sisi ekonomi, potensi kerugian negara sangat signifikan. Selisih harga antara BBM nonsubsidi (Rp23.900/liter) dan Bio Solar subsidi (Rp6.800/liter) mencapai Rp17.100 per liter.
Dengan asumsi:
- 1 truk: ±100 liter
- 1 DC: ±130 armada
- 2 rit per hari
Potensi selisih mencapai sekitar Rp13,3 miliar per bulan atau Rp160 miliar per tahun hanya dari satu delivery center. Jika pola serupa terjadi di banyak titik, maka skala potensi kerugian bisa membengkak secara nasional.
Situasi di lapangan saat klarifikasi juga memunculkan indikasi penghindaran. Salah satu pihak internal berinisial K tidak memberikan jawaban substantif. Bahkan, saat proses konfirmasi berlangsung, salah satu kendaraan terlihat segera meninggalkan lokasi.
Kunci kendaraan yang berada dalam kendali internal perusahaan semakin memperkuat dugaan bahwa operasional ini tidak berjalan secara acak, melainkan terkoordinasi.
Di sisi lain, pihak SPBU menyatakan pengisian dilakukan “seperti biasa”. Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah benar tidak ada mekanisme verifikasi, atau justru ada pembiaran yang sudah berlangsung lama?
Jika semua elemen ini disusun—akses yang lancar, pola berulang, potensi manipulasi barcode, dan lemahnya pengawasan—maka publik wajar mempertanyakan:
apakah ini sekadar pelanggaran, atau bagian dari rantai distribusi ilegal yang lebih besar?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan maupun pengelola SPBU. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat urgensi investigasi oleh aparat penegak hukum dan regulator energi.
Tim awak media bersama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) memastikan akan melaporkan temuan ini ke instansi terkait, termasuk BPH Migas, guna dilakukan penyelidikan menyeluruh.
Kasus ini bukan hanya soal BBM, tetapi tentang siapa yang benar-benar menikmati subsidi negara.
Nang Wonokromo tuku sempol, mangan sambil mlaku,
Yen subsidi dadi bancakan, hukum ojo mung meneng wae, kudu metu.
Jurnalis: smd
