 |
| Sk mutasi dan pelantikan di pertanyakan prosedurnya |
MOJOKERTO – SIBER CRIME NEWS
Mutasi perangkat desa yang seharusnya menjadi bagian dari penataan birokrasi pemerintahan justru menyisakan persoalan administrasi di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
Empat nama tercantum dalam Surat Keputusan (SK) mutasi, yakni Andi Habiruddin, Imam Bukhori, Muklasin, dan Muhammad Nasrulloh. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut tidak terlihat hadir dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada Senin (9/11/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, serta dihadiri Camat Sooko Akhmad Samsul Bakri, Sekretaris DPMD Kabupaten Mojokerto Jarot Cahyono, unsur TNI-Polri, BPD, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Fakta ketidakhadiran empat nama tersebut memunculkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pelaksanaan seremoni.
Jika SK sudah diterbitkan, bagaimana status administrasi mutasi tersebut apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam pelantikan?
BUKAN SEKADAR TIDAK HADIR, TETAPI ADA PROSEDUR YANG HARUS DIJELASKAN
Dalam persoalan ini, terdapat tiga hal yang harus dibedakan: penerbitan SK, pelaksanaan pelantikan, dan pengambilan sumpah atau janji jabatan.
Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.
Ketidakhadiran seseorang dalam acara pelantikan tidak otomatis membatalkan SK. Sebaliknya, terbitnya SK juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan mutasi sudah terpenuhi.
Karena itu, Pemerintah Desa Brangkal harus memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi.
Apakah empat perangkat desa telah menerima undangan? Apakah mereka memberikan alasan ketidakhadiran? Apakah terdapat berita acara? Apakah pengambilan sumpah dilakukan pada kesempatan lain? Bagaimana status jabatan dan pelaksanaan tugas mereka setelah tanggal 9 November 2026?
Inilah pokok persoalan yang harus dijawab, bukan ditutupi dengan penjelasan umum mengenai tujuan peningkatan kinerja pemerintahan desa.
REKOMENDASI CAMAT DAN DASAR PENERBITAN SK HARUS DIUJI
Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki mekanisme hukum yang harus dipatuhi.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, menjadi rujukan penting dalam pemeriksaan proses tersebut.
Publik perlu mengetahui apakah proses konsultasi kepada Camat telah dilakukan dan apakah rekomendasi tertulis yang diperlukan tersedia.
Camat Sooko Akhmad Samsul Bakri perlu menjelaskan sejauh mana proses administrasi mutasi tersebut telah diperiksa.
DPMD Kabupaten Mojokerto juga perlu menerangkan apakah telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penataan perangkat Desa Brangkal.
Jangan sampai keputusan administrasi pemerintahan berjalan tanpa kejelasan mengenai tahapan dan dokumen pendukungnya.
SAMBUTAN KADES TIDAK MENJAWAB PERTANYAAN ADMINISTRASI
Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, sebelumnya menyampaikan bahwa mutasi telah melalui analisis dan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan masyarakat menuju 2027.
Pernyataan tersebut perlu dihargai sebagai penjelasan mengenai tujuan kebijakan.
Namun, publik masih membutuhkan jawaban yang lebih konkret mengenai pelaksanaannya.
Tujuan mutasi boleh saja untuk meningkatkan kinerja. Akan tetapi, apakah dasar penerbitan SK sudah benar? Apakah prosedur konsultasi telah dipenuhi? Apakah pelantikan dan pengambilan sumpah telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
Kepala desa sebagai pihak yang memimpin pemerintahan desa perlu menjelaskan hal tersebut secara terbuka.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK JANGAN DIABAIKAN
Persoalan ini juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintahan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi yang berada dalam penguasaan badan publik.
Siber Crime News mendorong pemeriksaan dan permohonan salinan dokumen berikut:
1. SK mutasi empat perangkat desa.
2. Dasar hukum dan pertimbangan penerbitan SK.
3. Surat konsultasi serta rekomendasi tertulis Camat.
4. Undangan pelantikan kepada empat perangkat desa.
5. Daftar hadir kegiatan 9 November 2026.
6. Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah.
7. Penjelasan resmi mengenai status jabatan keempat perangkat desa.
Apabila terdapat informasi yang dikecualikan, badan publik dapat menyamarkan bagian yang dilindungi sesuai ketentuan. Namun, informasi publik tidak boleh ditutup secara keseluruhan tanpa dasar hukum.
DPMD DAN INSPEKTORAT DIMINTA TIDAK MENUNGGU POLEMIK MEMBESAR
Siber Crime News meminta Bupati Mojokerto, DPMD Kabupaten Mojokerto, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto menelaah persoalan ini sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada keabsahan administrasi, proses konsultasi, pelaksanaan pelantikan, serta kepastian status jabatan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindakan administratif sesuai ketentuan.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus berdasarkan bukti dan unsur hukum yang terpenuhi, bukan sekadar dugaan.
PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB
Ada empat nama dalam SK. Pelantikan telah berlangsung. Namun, ketidakhadiran empat orang tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi.
Siapa yang memastikan seluruh prosedur mutasi sudah benar?
Apakah rekomendasi Camat tersedia?
Apakah berita acara dan dokumen sumpah jabatan benar-benar ada?
Dan bagaimana status jabatan keempat perangkat desa setelah kegiatan tersebut?
Siber Crime News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Brangkal, Camat Sooko, DPMD Kabupaten Mojokerto, serta empat perangkat desa yang namanya tercantum dalam SK.
Jabatan pemerintahan bukan sekadar nama dalam surat keputusan. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum, proses yang benar, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat.
SIBER CRIME NEWS – Mengawal Fakta, Membongkar Persoalan, Menguji Pertanggungjawaban.
BERSAMBUNG...
Tim investigasi
